ANALISA KASUS PENANGKAPAN KAPAL NELAYAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA

Kapal Pengawas HIU 001 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan  tgl 7 april 2011, berhasil menangkap Dua kapal berbendera Malaysia yang sedang melakukan pencurian ikan /Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

 Kapal yang ditangkap antara lain KM KF 5325 GT 75,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 35`02" N/099 derajat 24`01" E dan KM. KF 5195 GT 63,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" N/099 derajat 25`00" E. Kedua kapal ditangkap karena :

•   telah melanggar batas wilayah ZEE Indonesia.

•                tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

•                 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI .

•   serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl .

Dengan demikian, kedua kapal tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 92 Jo pasal 93 ayat (2) Jo pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Usai ditangkap, kedua kapal langsung dibawa ke dermaga Lantamal I Belawan dan langsung dilakukan pembongkaran ikan sebagai barang bukti untuk disimpan di suatu tempat agar tidak rusak, dengan disaksikan Kepala Stasiun Pengawas Belawan. Apabila fakta-fakta tersebut di atas dipandang sebagai benar (yang tergantung dari bagaimana pembuktiannya), telah dapat cukup dibuktikan unsur kesalahan dari kedua kapal Malaysia tersebut, akan tetapi perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain yang juga terlibat di dalamnya.

Berdasar kan Konvensi Hukum Laut tahun 1982/UNCLOS Pasal 58 ayat 3 disebutkan :

“ Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara-negara harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ZEE dalam konvensi”

Selain itu dinyatakan pula dalam pasal 62 ayat 4 Konvensi Hukum Laut tahun 1982/UNCLOS bahwa orang-orang asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan perundang-undangan negara pantai.

Tindakan Kapal Pengawas HIU 001 yang dinahkodai Moch Nursalim milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (1) dan (3).

Penangkapan tersebut didasarkan kerena kedua kapal berbendera Malaysia melakukan pelanggaran pelanggaran antara lain :

Telah memasuki wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia tanpa ijin yaitu Kapal  KM KF 5325 GT 75,80  pada posisi 04 derajat 35`02" N/099 derajat 24`01" E Sedangkan kapal lainnya adalah KM. KF 5195 GT 63,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" N/099 derajat 25`00" E .

Kapal ditangkap karena melakukan pencurian ikan / illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.  

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi :

1.    Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

2.    Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Dari hasil pemeriksaan ternyata kedua kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pelanggaran diperberat dengan digunakannya alat tangkap terlarang Trawl, hal ini juga melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik.”

 Dimana dalam penjelasan pasal 9 ayat satu disebutkan :

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Sesuai pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Negara Pantai mempunyai hak penegakan hukum , yang terkait dengan  hak berdaulatnya atas eksploitasi,konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati  di ZEE untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan , sebagaimana di perlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS.

Dari Uraian di atas jelas bahwa Penangkapan kedua Kapal berbendera Malaysia telah sesuai dengan undang-undang domestik Indonesia dan ketentuan Internasional .

Dalam kasus ini terdapat pertentangan pendapat antara RI dan Malaysia , yaitu Malaysia menganggap kalau kedua kapal berbendera Malaysia tidak melanggar batas Wilayah Indonesia , sedangkan Indonesia jelas mengatakan bahwa lokasi penangkapan berada di  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. Perdebatan ini disebabkan karena sampai saat ini belum adanya kesepakatan perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.

Berdasarkan pasal 59 UNCLOS 1982 , dalam hal terjadi  sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara Pantai dan Negara lain di ZEE , maka sengketa harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan mempertimbangkan segala keadaan yang relevan dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sedangkan dalam pasal 74 UNCLOS mengenai penetapan batas ZEE harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38  statuta mahkamah internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Penerapan metode penyelesaian sengketa secara damai sesuai yang dianjurkan oleh UNCLOS 1982 sebaiknya dan seharusnya dapat diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia , karena keduanya telah meratifikasi konvensi tersebut.

Dosen Politekhnik Perikanan Negri Tual
Mahasiswa Pasca Univ.Indonesia.

Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kelautan.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah (Pemda), percepatan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi tren pembangunan yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan karena target pendapatan anggaran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada rencana penerimaan dividen dari BUMN dalam RAPBN 2010 yang akan ditingkatkan dari 26,1 trilliun rupiah pada 2009 menjadi 28,5-29 trilliun rupiah untuk tahun 2010, dimana sektor pertambangan yang menonjolkan eksploitasi lingkungan tetap menjadi primadona dalam mendongkrak pendapatan tersebut. Perubahan besar yang dibawa UU Pemerintahan Daerah adalah bahwa wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah daratan dan lautan sejauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dari yang semula hanya daratan. Sedangkan kewenangan daerah kabupaten atau kota di wilayah laut adalah sepertiga dari wilayah laut provinsi (pasal 18 ayat 4). Hal ini jelas akan berdampak pada kerusakan bio-fisik dan memberi tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi adanya perangkat hukum terkait skenario pembangunan pesisir dan kelautan, terutama bagi wilayah berkapasitas bahan-bahan mineral tambang.

Misalnya dalam pengembangan pariwisata bahari atau marine ecotourism yang merujuk pada UU Nomor 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disebutkan adanya kegiatan pariwisata bahari dapat diberikan melalui sertifikat HP-3, yaitu sertifikat hak pengusahaan, perairan, dan pesisir yang meliputi permukaan air, kolam, sampai pada pengelolaan dasar laut. Setidaknya HP-3 tersebut hanya akan mewadahi kepentingan antara pemerintah daerah dan pemilik modal karena masyarakat setempat tidak memiliki nilai tawar dalam peran untuk ikut saling merencanakan. Sekadar kilas balik, adanya UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Perpres No 36/2006 jo Perpres No 65/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur, UU No 19/2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, menjadikan industri pengembangan potensi alam nasional justru mengesankan adanya adagium ”keruk habis jual murah” karena bangsa Indonesia hanya sekadar penonton.

Pernyataan itu sebagaimana telah terjadi pada Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, dimana PT Walea dari Italia (pihak swasta) telah mengenakan larangan atas kegiatan perikanan tradisional sejauh tujuh kilometer (Kompas, 20/3). Demikian juga sebuah perusahaan properti asing, VA Real Estate telah menguasai 7 pulau dari 27 pulau dari gugusan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Alih-alih pembelaan, perusahaan properti asing itu dianggap menyelamatkan dari kemubaziran pulau tak bertuan, yang justru menjauhkan masyarakat setempat dengan wialayahnya sendiri. Dari sisi kepentingan tersebut, pengembangan kawasan pesisir dan kelautan yang di dalamnya juga menyangkut keberadaan pulau-pulau kecil harus dilaksanakan secara transparan. Misalnya kejelasan pengembangan sebuah pantai, tidak bisa digunakan sebagai lahan pembangunan hotel dan bungalow karena masyarakat justru kehilangan khasanah dan ruang publik. Daerah pesisir harus diperuntukkan bagi rekreasi pantai, taman, dan hutan pantai, baik sebagai cagar alam maupun hutan wisata.

Dengan kata lain, pesisir sebagai kepentingan publik mesti juga mampu menjadi counter budaya masyarakat karena posisinya sebagai salah satu kepentingan publik. Dalam kepentingan tersebut, pesisir dapat menjelma menjadi ruang publik (public space) dan khasanah publik (public sphare). Ruang publik sebagai tempat fisik dapat dijadikan sebagai ruang kajian bersama atau ruang pendidikan. Sedangkan khasanah publik adalah suatu konsep abstrak atau gagasan-gagasan yang secara kompetitif, pesisir sebagai ruang publik jangan sampai terkalahkan oleh ruang publik lain yang menyuplai kesenangan sesuai gaya modernitas, semacam hotel dan restoran komersial yang menjaga privasi. Mengacu pada UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perlu dijaga adanya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam upaya demikian harus disusun grand design rencana pengembangan sekaligus pelestarian yang memperjelas zonasi pesisir dan kelautan, yaitu zona inti, konservasi, penyangga, serta pemanfaatan. Langkah tersebut tentu sangat membutuhkan adanya peran akademisi di bidang sumber daya peraiaran dan kelautan.

Skenario pembangunan sumber daya alam Indonesia yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa semuanya diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan semua masyarakat, untuk masyarakat, dan di bawah pimpinan kepemilikan anggota masyarakat sebagai pencapaian kemakmuran bagi semua masyarakat, bukan sekelompok masyarakat tertentu. Pada perspektif ini, pasal 33 (4) lebih tegas mengakui wawasan lingkungan sebagai salah satu dasar dari demokrasi ekonomi yang harus dijabarkan secara praksis di masyarakat. Sebenarnya tuntutan pembangunan potensi kelautan dapat dikompromikan antara sektor produksi hulu sampai pada hilir, setidaknya terfokuskan pada kualitas penangkapan. Sebagai contoh, dapat dikembangkan adanya industri ikan modern yang diharuskan untuk menjadi sentral produksi pengolahan hasil tangkapan nelayan tradisional, mulai dari sortir sampai pengemasan untuk ekspor. Guna menjaga stabilitas pasokan ikan di laut maka nelayan mesti diberdayakan dengan sistem budidaya, seperti udang, bandeng, dan rumput laut. Demikian juga pabrik es dan pabrik penyulingan air laut menjadi air tawar (desalinasi) yang layak minum mesti didahulukan daripada industri lain, karena menjadi kebutuhan  inti bagi nelayan dalam mendukung produktivitasnya.

Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusi secara otomatis akan menjadi pedoman tidak hanya dalam penyusunan undang-undang organiknya namun juga segala tindakan dan macam laku pembangunan kawasan pesisir dan kelautan dari para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat akademisi dan masyarakat umum.***

Dosen Politekhnik Perikanan Negri Tual.

Mahasiswa Pascasarjana Univ.Indonesia.

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih dewasa ini khususnya baik di bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi serta semakin meningkatnya arus globalisasi antara lain telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih tersebut sangat besar pengaruhnya antara lain:

1.    Di bidang transportasi, yaitu semakin tingginya mobilitas orang, dimana orang dengan mudah dan cepat dapat bepergian dari satu Negara ke negara lain.

2.    Di bidang komunikasi dan informasi, telah memberikan berbagai kemudahan yang didapat oleh masyarakat, misalnya orang dapat melakukan perbuatan tertentu, tanpa harus berada di Negara tempat perbuatan tersebut dilakukan. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah, tanpa dibatasi waktu dan/atau tempat.

            Kemajauan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat adanya peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut mengakibatkan sangat memungkinkan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir (Organized Transnational Crimes) yang modus operandinya semakin canggih, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku tindak pidana yang bersifat transnasional, antara lain dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan tersebut jelas dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau bahkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana yang bersifat transnasional bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu Negara dengan negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.

            Oleh karena itu untuk menanggulangi dan memberantasnya memerlukan hubungan baik dan kerja sama antarnegara, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara. Bantuan tersebut, antara lain dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Untuk meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang-undang, sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan membuat perjanjian dengan negara asing.

• Pengertian Umum Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

            Pengertian mutual legal assistance terdapat dalam beberapa instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum yang berlaku internasional maupun yang berlaku nasional. Dalam Chapter VIII International Legal Cooperation, Mutual Legal Assistance diartikan sebagai proses kerjasama internasional dimana negara-negara meminta dan menyediakan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan dan pengadilan kasus pidana, dan dalam melacak, membekukan, menyita dan akhirnya menyita kekayaan yang berasal dari perbuatan pidana, berikut kutipan dalam bahasa inggris “Mutual Legal Assistance is an international cooperation process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecution of criminal cases, and in tracing, freezing, seizing, and ultimately confiscating criminally derived wealth”.[1]

            Sementara itu, di dalam UU No. 1 Tahun 2006 Pasal 3, mutual legal assistance in  criminal matters atau bantuan hukum timbal balik dalam dalam masalah pidana diartikan sebagai permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta”.[2] Ada yang mengatakan “A mutual legal assistance treaty is an agreement between two countries for the purpose of gathering and exchanging information in an effort to enforce public laws or criminal laws”

      Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita tarik definisi umum Mutual Legal Assistance in Criminal Matters adalah kerjasama timbal balik negar-negara dalam masalah pidana melalui pemberian dan penyediaan bantuan hukum.

•  Prinsip-prinsip Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

            Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan bantuan teknis terhadap masalah pidana yang terjadi di suatu negara yang juga berdampak pada negara-negara lain. Dalam prakteknya, pelaksanaan Mutual Legal Assistance di antara negara-negara didasari pada beberapa prinsip penting, sebagai berikut:

1.    Prinsip Kerjasama

                  Prinsip kerjasama atau kerjasama internasional dalam kasus khusus merujuk pada kerjasama hukum atau kerjasama peradilan. Prinsip kerjasama biasanya diatur oleh perjanjian atau instrumen hukum legal diantara beberapa negara, atau pengaturan khusus diantara dua buah negara.  Kerjasama yang diatur dalam perjanjian berbeda-beda, terkadang hanya menetapkan hal-hal umum, namun kemungkinan untuk mengatur masalah pidana khusus seperti narkotika atau korupsi juga terbuka lebar sesuai kesepakatan negaar-negara.

2.    Prinsip Reciprocity (timbal balik) atas dasar hubungan baik[3]

            Pada umumnya prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana biasanya didasarkan pada hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, konvensi serta kebiasaan internasional. Namun, kesepakatan serta kerjasama negara-negara dalam memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tidak selalu dituang dalam perjanjian formal, hubungan baik antara negara-negara sering kali dijadikan salah satu dasar diberikannnya bantuan timbal balik apabila belum ada perjanjian yang mengatur hal tersebut.

• Instrumen Hukum Mutual Legal Assistance

            Beberapa instrumen hukum terkait dengan bantuan timbal balik yang akan dielaborasi lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1.    UN Convention Against Transnational Organized crime (TOC)

2.    UN Convention Against Corruption 2003

3.    Treaty on Mutual Legal Assistance

4.    International Convention for The Suppression of The Financing of The Terrorism

5.    Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

• Aspek-aspek dan Mekanisme Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

           

            Aspek Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

            Di dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, terdapat aspek-aspek penting yang mendasari dilakukan kerjasama negara-negara, yakni :

-          sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum

-          sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antar negara yang menekankan pada prinsip kerjasama.

-          hubungan antara kewenangan penegak hukum yang lebih sistematik dan upaya untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan luar biasa (extraordinary crime)

-          sistem bantuan timbal balik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan good governance.

Mekanisme Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

Penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana melibatkan Negara Peminta dan Negara Diminta, dimana kerjasama yang dilakukan akan sangat mendukung dan mempermudah dilaksanakannya proses peradilan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang muncul. Dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka dibentuklah perjanjian baik bilateral, multilateral maupun regional negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan timbal balik serta penetapan pihak berwenang yang memiliki otoritas terkait dengan pengajuan permintaan persyaratan permintaan, bantuan untuk mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan barang bukti dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Secara umum, biasanya mekanisme hubunga timbal balik akan dilakukan oleh suatu Central Authority atau Pejabat Pemegang Otoritas yang akan berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Secara singkat, mekanisme permintaan dan pemberian bantuan timbal balik adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan bantuan timbal balik secara tertulis, diserahkan Negara Peminta kepada Negara Diminta. Walaupun permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan, namun permintaan harus dikonfirmasi secara tertulis dalam lima hari. Informasi yang diberikan antara lain harus mencakup nama peminta bantuan, tujuan permintaan, penjelasan masalah pidana, penjelasan mengenai bukti dan informasi bantuan yang diminta, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang sedang dicari, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang dapat memberikan bantuan dan informasi pendukung lainnya.
2. Pejabat Pemegang Otoritas Negara Diminta akan memproses permintaan bantuan dengan segera.
3. Negara Diminta selanjutnya akan menyerahkan bukti atau informasi terkait yang diminta oleh Negara Peminta terkait dengan masalah pidana yang diajukan.

            Dikaitkan dengan mekanisme yang diterapkan di Indonesia, Pejabat Pemegang Otoritas dalam memberikan bantuan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan biasanya dibantu oleh :

-          Kepolisian Negara RI

-          Menteri yang bertanggung jawab dalam Hukum dan HAM

-          Jaksa Agung yakni Pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan.

      Badan-badan tersebut merupakan fasilitator dalam pengajuan maupun pemberian bantuan timbal balik dimana menteri akan bertindak melalui jalur diplomatik.

• Jenis-jenis Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

            Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dapat dilakukan oleh negara-negara melalui berbagai macam jenis kerjasama, termsuk di dalamnya bilateral, maupun multilateral. Saat ini, Indonesia masih mengupayakan diselenggarakannya kerjasama bantuan timbal balik dengan beberapa negara seperti India, Swiss, Amerika Serikat dan lainnya, namun bila dikaitkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia sendiri, hingga saat ini Indonesia telah melakukan kerjasama bantuan timbal balik baik secara bilateral dan multilateral.

Bantuan Timbal Balik Bilateral

1. Australia

            Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia ditandatangani tahun 1995 kemudian disahkan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1999 tentang  pengesahan Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters (perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana).

2. Republik Rakyat Cina

          Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal in Criminal Matters) ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000, dan disahkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2006.

3. Korea Selatan

            Perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan ditandatangani tahun 2004, sebagaimana disahkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea).

4. Hong Kong

           Perjanjian antara Indonesia dan Hong Kong yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 3 April tahun 2008 lalu dan saat ini dalam proses ratifikasi.

           

Bantuan Timbal Balik Multilateral         

1. ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty

            Perjanjian antara Republik Indonesia dan negara-negara ASEAN mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, (Treaty on Mutual Legal Assistance Between ASEAN Countries) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

            2. Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption / UNCAC) tahun 2003, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

            3. Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnastional Organized Crime / UNTOC) tahun 2000, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

•  Kategori Pidana yang Termasuk Dalam Bantuan Timbal Balik  Dalam Masalah Pidana

-          Korupsi

-          Perdagangan manusia

-          Penyelundupan imigran

-          Pencucian uang

-          Kejahatan terorganisir

-          Pembajakan

-          Terorisme

-          Perdagangan obat dan narkotika

• Bentuk-bentuk Bantuan Hukum Dalam Penerapan Mutual Legal

      Assistance in Criminal Matters

            Secara umum, terdapat beberapa bentuk bantuan hukum yang diberikan antara Negara Peminta dan Negara Diminta dalam konsep bantuan timbal balik, yakni dalam penyediaan bantuan dalam hal :

-          Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang

-          Bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen, alat bukti lainnya

-          Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta

-          Bantuan untuk permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti

-          Bantuan untuk penggeledahan dan penyitaan barang, benda, atau harta kekayaan

-          Bantuan untuk penyampaian surat

-          Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan Negara Peminta

            Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2006, ketentuan yang mengatur baik  permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia maupun permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam pasal 9 hingga pasal 53. Sementara itu, Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pada umumnya mengecualikan masalah ekstradisi dan penyerahan orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian esktradisi antar negara diatur secara terpisah.

• KESIMPULAN 

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang sifatnya bilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Di samping itu, Mutual Legal Assistance, secara relatif dapat dipakai guna mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi.

Maimuna Renhoran

Mahasiswa Pasca Hukum Universitas Indonesia

---

[1]

            [1] Chapter VII International Legal Cooperation. www.UNODC.org

[2]

            [2] UU No 1 Tahun 2006, Pasal 3

[3]    UU No 1 Tahun 2006, Pasal 5